LangsungKlik.id, Lumajang – Konferensi Cabang (Konfercab) GP Ansor Kabupaten Lumajang yang digelar di Yayasan Darul Falah, Karangbendo, Tukum, Kecamatan Tekung, diduga diwarnai kecurangan secara sistematis. Kegiatan yang berlangsung pada Sabtu (07/02/26) itu menuai penolakan dari sejumlah peserta.
Hamid, Ketua PAC GP Ansor Gucialit, menegaskan bahwa sejak awal pelaksanaan konfercab, panitia dan pengurus cabang dinilai tidak netral. Ia menyebut adanya intimidasi saat proses registrasi peserta, bahkan terjadi pengondisian dukungan kepada salah satu calon Ketua GP Ansor Lumajang.
“Sejak registrasi sudah terlihat tidak netral. Ada intimidasi dan pengondisian dukungan kepada salah satu calon,” tegas Hamid.
Selain itu, Hamid juga menyoroti proses verifikasi administrasi peserta yang dinilai dipersulit. Ia menduga banyak surat mandat yang digunakan tidak sesuai dengan Surat Keputusan (SK) yang sah, sehingga menimbulkan indikasi kuat adanya pelanggaran mekanisme organisasi.
Menurutnya, mekanisme organisasi telah dilanggar dalam berbagai tahapan, mulai dari verifikasi peserta hingga penentuan hak suara. Pihaknya menduga ada manipulasi daftar peserta, perubahan komposisi delegasi, hingga pengabaian terhadap protes resmi yang disampaikan dalam forum sidang.
Tak hanya panitia, Hamid juga menilai sikap pimpinan sidang yang merupakan utusan dari PW GP Ansor Jawa Timur ikut menjadi bagian dari rangkaian dugaan kecurangan. Ia menyebut pimpinan sidang menetapkan calon Ketua GP Ansor Lumajang dengan syarat yang dinilai cacat prosedural.
Keberpihakan tersebut, kata Hamid, terlihat dari cara pimpinan sidang mengambil keputusan, mengabaikan keberatan peserta, hingga tidak memberikan ruang interupsi secara adil.“Pimpinan sidang seharusnya menjadi penengah, tapi yang terlihat justru keberpihakan. Ini sangat mencederai marwah organisasi,” ujarnya.
Atas dasar itu, Hamid dan pihaknya menyatakan menolak hasil Konfercab yang dilaksanakan pada tanggal tersebut. Mereka juga mendesak agar segera dilakukan Konfercab ulang, yang dipimpin langsung oleh PW GP Ansor Jawa Timur dan PP GP Ansor demi menjaga marwah organisasi serta memastikan proses demokrasi internal berjalan sesuai aturan. (*)
