LangsungKlik.id – Pemerintah Indonesia akan mulai menerapkan pembatasan akses media sosial bagi anak mulai 28 Maret 2026 melalui turunan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 atau PP Tunas. Aturan ini menyasar anak di bawah 16 tahun agar tidak bebas menggunakan platform seperti TikTok, Instagram, hingga YouTube. Kebijakan tersebut bertujuan melindungi anak dari berbagai risiko di ruang digital. Namun, muncul pertanyaan penting: apakah Gen Alpha sudah siap menghadapi perubahan ini?
Dalam regulasi tersebut, anak di bawah 16 tahun tidak lagi diperbolehkan memiliki akun secara bebas di platform digital berisiko tinggi. Penerapannya dilakukan secara bertahap, dengan kewajiban bagi platform untuk menyediakan sistem verifikasi usia, kontrol orang tua, serta pembatasan akses terhadap konten tertentu.
Regulasi Hadir karena Ancaman Nyata
Langkah ini diambil seiring meningkatnya berbagai ancaman di dunia digital. Anak-anak dinilai rentan terhadap konten negatif, mulai dari pornografi, perundungan siber, hingga penipuan online. Pemerintah menilai perlindungan lebih ketat diperlukan agar ruang digital menjadi lebih aman bagi generasi muda.
Dari sisi psikologis, anak usia 13–16 tahun juga masih dalam tahap perkembangan emosi yang belum stabil. Mereka cenderung mudah terpengaruh lingkungan sekitar dan sering mencari pengakuan dari interaksi di media sosial, sehingga berisiko terdampak tekanan digital.
Aktif di Internet, Tapi Belum Tentu Siap
Gen Alpha dikenal sangat dekat dengan teknologi sejak usia dini. Mereka tumbuh bersama internet, gadget, dan media sosial. Namun, kedekatan ini tidak selalu diikuti dengan kesiapan dalam memahami risiko yang ada.
Banyak anak masih belum mampu memilah informasi dengan baik, belum memahami bahaya kebocoran data pribadi, serta belum memiliki kontrol penggunaan media sosial secara sehat. Kondisi ini menjadi alasan kuat diberlakukannya pembatasan.
Tantangan Besar dalam Pelaksanaan
Di lapangan, implementasi aturan ini diperkirakan menghadapi sejumlah kendala. Anak-anak masih memiliki peluang untuk menyiasati sistem, seperti menggunakan akun milik orang tua atau memanipulasi data usia.
Selain itu, keberhasilan kebijakan juga bergantung pada kesiapan platform digital dalam menyediakan sistem verifikasi yang efektif. Tidak semua platform memiliki teknologi yang memadai, sehingga berpotensi menimbulkan celah pengawasan.
Bukan Larangan Total, Tapi Pengaturan
Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini bukan bentuk pelarangan total terhadap akses internet bagi anak. Anak tetap dapat menggunakan platform digital dengan risiko rendah, terutama untuk kebutuhan edukasi, dengan pengawasan orang tua.
Dengan demikian, pembatasan ini lebih diarahkan sebagai proses penyesuaian agar anak dapat menggunakan teknologi secara lebih aman dan sesuai usia.
Siap atau Belum?
Melihat berbagai fakta, Gen Alpha sebenarnya belum sepenuhnya siap menghadapi dampak media sosial, meskipun mereka sangat akrab dengan teknologi.
Keberhasilan kebijakan ini tidak hanya ditentukan oleh aturan, tetapi juga oleh edukasi yang diberikan. Tanpa literasi digital yang memadai dan peran aktif orang tua, pembatasan ini berisiko tidak berjalan efektif.
Pada akhirnya, yang dibutuhkan bukan sekadar kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga kesadaran dan kebijaksanaan dalam memanfaatkannya di era digital. (*)
