LangsungKlik.id – Pelemahan ekonomi Indonesia mulai terasa di kehidupan sehari-hari masyarakat. Di tengah menurunnya keyakinan publik terhadap kondisi ekonomi, banyak warga kini bertumpu pada pinjaman online dan layanan buy now, pay later (BNPL) untuk memenuhi kebutuhan dasar.
Survei Konsumen Bank Indonesia (BI) edisi Juni 2025 mencatat penurunan indeks ketersediaan lapangan kerja ke angka 94,1 level terendah sejak Maret 2022. Selain itu, rasio tabungan masyarakat juga turun 0,8 poin menjadi hanya 14,1%. Situasi ini menunjukkan berkurangnya kemampuan masyarakat untuk menyisihkan penghasilan, bahkan untuk simpanan darurat.
Kondisi tersebut mendorong masyarakat untuk mencari jalan pintas melalui utang. Data menunjukkan rasio pembayaran cicilan terus meningkat, terutama pada kelompok berpenghasilan tetap. Pinjaman online berizin juga melonjak drastis hingga 27,9% secara tahunan, mencapai nilai Rp82,59 triliun. Tak hanya itu, penggunaan BNPL pun meningkat tajam, bahkan untuk pembelian kebutuhan harian seperti makanan, listrik, dan obat-obatan.
Namun, ketergantungan ini membawa risiko baru. Rasio kredit macet (non-performing loan/NPL) pinjaman online naik menjadi lebih dari 3% per Mei 2025. Di sisi lain, belanja berbasis utang dapat menggerus stabilitas ekonomi jangka panjang.
Ekonom Universitas Airlangga, Prof. Rahma Gafmi, mengingatkan bahwa konsumsi berbasis utang yang tidak diimbangi dengan pendapatan riil berisiko memicu gelombang kredit macet dan krisis di lembaga keuangan. Ia juga menyebut penurunan sektor manufaktur sebagai salah satu indikator utama pelemahan ekonomi, terlihat dari turunnya Purchasing Manager Index (PMI) selama tiga bulan berturut-turut hingga September 2024.
Kondisi ini semakin diperparah dengan meningkatnya angka pemutusan hubungan kerja (PHK). Hingga September 2024, tercatat sebanyak 352.990 tenaga kerja terkena PHK, naik 10,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Sektor manufaktur, jasa, dan pertanian menjadi yang paling terdampak.
Indeks lapangan kerja yang terus melemah memperkuat pesimisme masyarakat terhadap efektivitas program pemerintah. Banyak yang menilai bahwa upaya pemulihan ekonomi masih belum menyentuh akar persoalan di lapangan.
Sebagai langkah pemulihan, pemerintah didorong untuk memperkuat investasi asing langsung (FDI), memberikan insentif bagi investor, serta mendorong diversifikasi sektor ke bidang teknologi dan energi baru terbarukan. Kebijakan yang mendukung penciptaan pekerjaan layak dan akses pembiayaan untuk UMKM juga dinilai krusial.
Dengan tingginya ketergantungan pada utang, khususnya di kalangan kelas menengah, muncul kekhawatiran bahwa kelompok ini perlahan-lahan tergeser ke garis rentan. Tanpa perubahan kebijakan yang signifikan, tekanan ekonomi diprediksi akan terus membesar di sisa tahun 2025. [LangsungKlik.id]