Kesehatan Mental di Kantor: Mengenal Hak, Program Dukungan, dan Strategi untuk Bertahan dan Berkembang

LangsungKlik.id – Isu kesehatan mental di tempat kerja telah bergeser dari topik yang tabu menjadi komponen kritis dalam diskusi produktivitas, retensi talenta, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Tekanan target, beban kerja berlebih, lingkungan kerja yang toksik, hingga ketidakseimbangan kehidupan kerja (work-life balance) berkontribusi pada meningkatnya risiko burnout, kecemasan, dan depresi di kalangan profesional. Observasi terhadap kebijakan perusahaan progresif dan regulasi ketenagakerjaan global menunjukkan bahwa kesehatan mental bukan lagi sekadar tanggung jawab personal, melainkan bagian dari ekosistem kerja yang sehat yang harus dijaga bersama.

Data dari berbagai survei tenaga kerja di Indonesia mengindikasikan bahwa meski kesadaran meningkat, masih banyak karyawan yang enggan menyuarakan isu kesehatan mentalnya karena takut dianggap lemah, stigma, atau bahkan dikucilkan. Di sisi lain, perusahaan mulai menyadari bahwa mengabaikan aspek ini berimplikasi langsung pada menurunnya kinerja, tingginya angka absensi, dan meningkatnya biaya kesehatan perusahaan.

Memetakan Sumber Tekanan dan Hak Karyawan

Observasi mengidentifikasi beberapa sumber tekanan mental yang umum di lingkungan kantor modern:

1. Beban Kerja dan Ekspektasi yang Tidak Realistis: Chronic overwork tanpa pengakuan atau kompensasi yang memadai.
2. Kepemimpinan yang Toksik: Micro-management, komunikasi yang merendahkan, dan kurangnya dukungan dari atasan langsung.
3. Budaya Kerja yang “Always On”: Tekanan untuk selalu responsif di luar jam kerja melalui aplikasi pesan instan.
4. Ketidakjelasan Karier dan Job Insecurity: Perasaan stagnan atau ketakutan akan pemutusan hubungan kerja (PHK).
5. Konflik Antar-Pribadi dan Intimidasi: Perundungan (bullying) atau diskriminasi yang tidak ditangani dengan baik.

Secara hukum, meski UU Ketenagakerakerjaan Indonesia belum secara eksplisit mengatur kesehatan mental, UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sehat, baik fisik, mental, maupun sosial. Dalam konteks kerja, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyediakan lingkungan kerja yang sehat dan aman sesuai UU No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, yang kini ditafsirkan semakin meliputi aspek psikologis.

Program Dukungan Perusahaan yang Wajib Diketahui Karyawan

Perusahaan yang berkomitmen biasanya menawarkan beberapa program yang menjadi hak tidak langsung karyawan:

1. Employee Assistance Program (EAP): Ini adalah program rahasia dan gratis yang menyediakan konseling jangka pendek dengan psikolog atau konselor profesional melalui telepon, video call, atau tatap muka. EAP dirancang untuk membantu karyawan mengatasi masalah pribadi maupun kerja (stres, konflik, masalah keluarga) yang dapat mengganggu kinerja. Informasi kontak EAP harus mudah diakses dan kerahasiaannya dijamin.
2. Asuransi Kesehatan yang Mencakup Konseling Psikolog/Psiakitier: Cek polis asuransi kelompok perusahaan. Asuransi yang komprehensif mulai mencakup manfaat rawat jalan untuk konsultasi kesehatan mental dengan co-payment tertentu.
3. Kebijakan Cuti yang Manusiawi: Selain cuti tahunan dan sakit, perusahaan progresif mulai menerapkan kesehatan mental hari atau mendorong penggunaan cuti sakit untuk keperluan konseling tanpa perlu menjelaskan detail penyakit.
4. Pelatihan Manajer dan Workshop: Pelatihan untuk manajer agar dapat mengidentifikasi tanda-tanda stres pada tim, serta workshop untuk karyawan tentang manajemen stres, ketangguhan mental (resilience), dan mindfulness.
5. Redesain Budaya dan Kebijakan: Inisiatif seperti flexible working hours, remote/hybrid work policy, larangan komunikasi kerja di akhir pekan (right to disconnect), dan penghapusan budaya presenteeism (bertahan di kantor hanya untuk dilihat atasan).

Strategi Proaktif Karyawan untuk Melindungi Kesehatan Mental

Selain mengenali hak, karyawan perlu strategi proaktif:

1. Komunikasi Asertif tentang Batasan: Belajar mengatakan “tidak” atau “saya butuh tenggat waktu yang lebih realistis” dengan profesional. Komunikasikan kapasitas kerja Anda secara jelas.
2. Manfaatkan Program yang Ada: Jika perusahaan memiliki EAP, gunakan. Ini adalah hak dan sumber daya yang sah. Kerahasiaannya adalah kunci.
3. Bangun Jaringan Pendukung Internal: Cari kolega atau mentor yang dapat diajak bertukar pikiran secara aman. Dukungan sosial di tempat kerja adalah buffer penting terhadap stres.
4. Dokumentasi dan Eskalasi: Jika mengalami perundungan, diskriminasi, atau tekanan yang tidak wajar, catat kejadiannya dengan rinci (tanggal, waktu, percakapan). Laporkan sesuai jalur yang berlaku (misalnya, ke HR atau compliance officer) secara formal.
5. Pisahkan Identitas Diri dari Pekerjaan: Kembangkan identitas dan penghargaan diri di luar peran pekerjaan Anda (melalui hobi, komunitas, atau keluarga). Ini membantu mengurangi dampak stres kerja terhadap harga diri.

Masa Depan: Dari Reaktif ke Budaya Pencegahan

Observasi menunjukkan bahwa tren terdepan bergerak menuju pembangunan budaya organisasi yang berfondasi pada kesejahteraan psikologis. Ini berarti kesehatan mental tidak lagi hanya ditangani melalui program EAP yang bersifat reparatif, tetapi diintegrasikan ke dalam desain pekerjaan, sistem evaluasi kinerja, gaya kepemimpinan, dan nilai inti perusahaan.

Perusahaan yang unggul akan memandang investasi dalam kesehatan mental bukan sebagai biaya, melainkan sebagai strategi bisnis untuk membangun tenaga kerja yang lebih resilien, loyal, dan inovatif. Bagi karyawan, pengetahuan tentang hak dan strategi ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda profesionalisme dan kecerdasan emosional untuk berkinerja optimal secara berkelanjutan. (*)

Advertisement