LangsungKlik.id, Opini – Ada berita yang tidak sekadar menyedihkan. Ada berita yang membuat dada terasa sesak karena yang berdiri di belakangnya adalah sesuatu yang lebih besar dari sekadar peristiwa.

Kasus dugaan penganiayaan oleh oknum anggota Korps Brigade Mobil terhadap seorang pelajar 14 tahun di Kota Tual, Maluku, adalah salah satunya.

Peristiwa itu terjadi pada 19 Februari 2026. Seorang siswa Madrasah Tsanawiyah berinisial AT diduga dipukul menggunakan helm oleh anggota Brimob berinisial Bripda MS saat patroli dini hari. Korban mengalami benturan di kepala dan dilaporkan meninggal dunia. Polisi telah menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka, dan proses hukum disebut akan berjalan transparan.

Transparan.

Kata itu terdengar rapi. Terdengar prosedural. Terdengar menenangkan.

Tapi di balik kata itu, ada satu fakta yang tidak bisa kita bungkus dengan bahasa institusi: seorang anak 14 tahun pulang dalam keadaan tak bernyawa.

Ketimpangan yang Terlalu Terang

Mari kita luruskan satu hal.

Ini bukan perkelahian dua orang dewasa dengan risiko setara. Ini bukan duel. Ini bukan situasi saling serang.

Ini adalah dugaan kekerasan dari seseorang berseragam, terlatih, bersenjata otoritas negara – terhadap seorang pelajar.

Kita bisa memperdebatkan detail kronologi. Kita bisa menunggu hasil penyidikan. Tapi ada satu ketimpangan yang tak terbantahkan: relasi kuasa.

Seragam bukan sekadar kain. Ia membawa kewenangan. Ia membawa legitimasi. Ia membawa rasa takut.

Dan ketika kewenangan itu berujung pada kematian seorang anak, pertanyaannya bukan hanya “siapa yang salah”, tetapi bagaimana ini bisa terjadi lagi?

Karena ini bukan kali pertama publik mendengar frasa “oknum”.

“Oknum” dan Ritual Pengulangan

Setiap kali ada aparat yang terlibat kekerasan, kata yang muncul hampir otomatis: oknum.

Kata itu seperti tombol darurat untuk memisahkan individu dari institusi. Seolah-olah masalah selalu berhenti pada satu nama, satu pangkat, satu orang.

Padahal publik tidak hanya menilai individu. Publik menilai sistem yang membentuknya.

Apakah pelatihan cukup menanamkan kontrol diri?
Apakah evaluasi internal benar-benar berjalan?
Apakah budaya penggunaan kekerasan benar-benar diawasi?

Atau kita hanya akan kembali pada pola lama:
– Tersangka ditetapkan.
– Proses etik berjalan.
– Publik marah.
– Waktu berlalu.
– Lupa.

Lalu siklus dimulai lagi.

Kematian yang Tidak Boleh Jadi Statistik

Seorang anak 14 tahun tidak boleh menjadi angka dalam laporan tahunan. Ia bukan data. Ia bukan grafik. Ia bukan bahan konferensi pers.

Ia adalah manusia yang masa depannya berhenti.

Kita sering berbicara tentang pentingnya perlindungan anak, tentang hak asasi manusia, tentang profesionalisme aparat. Semua terdengar benar di atas kertas. Tetapi kebenaran sejati diuji pada situasi paling sederhana: bagaimana negara memperlakukan yang paling lemah.

Dan tidak ada yang lebih lemah dalam relasi kuasa selain anak berhadapan dengan aparat bersenjata otoritas.

Transparansi Tidak Cukup

Kapolri menyatakan proses akan berjalan transparan. DPR mendesak hukuman berat. Kementerian HAM meminta penyelidikan profesional.

Semua itu penting.

Tetapi transparansi tanpa perubahan struktural hanya akan menjadi pengumuman rutin. Hukuman berat tanpa evaluasi budaya institusi hanya akan menjadi contoh tunggal yang tidak menyentuh akar.

Pertanyaannya bukan sekadar apakah pelaku dihukum.

Pertanyaannya: apakah setelah ini sistem akan berubah?

Apakah ada pembenahan pola patroli?
Apakah ada audit psikologis?
Apakah ada mekanisme pengawasan eksternal yang benar-benar independen?

Atau kita akan kembali menyebut ini sebagai “insiden terisolasi”?