LangsungKlik.id, Global – Gelombang demonstrasi menolak kebijakan imigrasi meluas di Jepang usai pengumuman program kerja sama “kampung halaman” (hometown program) antara Jepang dan empat negara Afrika. Survei terbaru menunjukkan mayoritas warga, yakni sekitar 72 persen, menolak masuknya lebih banyak orang asing ke Negeri Sakura.
Aksi protes berlangsung di sejumlah kota besar, termasuk Tokyo, Osaka, dan Fukuoka. Massa membawa spanduk bertuliskan “End Mass Immigration” dan “Protect the Japanese People” sebagai bentuk penolakan terhadap kebijakan yang dinilai membuka pintu imigran. Meski berlangsung damai, demonstrasi itu mencerminkan keresahan masyarakat terhadap perubahan demografis dan sosial di Jepang.
Program yang digagas Japan International Cooperation Agency (JICA) tersebut awalnya bertujuan untuk mempererat hubungan budaya dengan Mozambik, Nigeria, Ghana, dan Tanzania. Namun, kabar yang beredar luas di media sosial memicu salah tafsir publik, seolah-olah Jepang akan membuka pintu imigrasi besar-besaran. Pemerintah menegaskan, program itu hanya sebatas pertukaran budaya dan magang singkat, tanpa rencana pemberian visa khusus jangka panjang.
Survei opini publik terbaru mencatat 72 persen responden menolak tambahan imigran, hanya 17 persen mendukung, dan 11 persen menyatakan netral. Data ini memperlihatkan tingginya resistensi masyarakat Jepang terhadap kebijakan yang menyangkut orang asing.
Situasi tersebut turut menguntungkan partai sayap kanan Sanseito atau Japanese First. Partai populis ini berhasil menambah jumlah kursi di majelis tinggi, dengan platform utama berupa pengetatan aturan imigrasi dan perlindungan kepentingan nasional. Slogan seperti “Japanese First” semakin kuat gaungnya di tengah meningkatnya sentimen anti-imigran.
Menariknya, tokoh dunia seperti Elon Musk ikut merespons isu ini. Ia mengunggah komentar singkat “Good” pada video demonstrasi anti-imigran di Jepang, yang memperlihatkan spanduk bertuliskan “Don’t Make Japan Africa”. Respons Musk tersebut memicu perbincangan luas, baik di media sosial Jepang maupun internasional.
Fenomena ini menunjukkan bagaimana isu imigrasi kini menjadi perdebatan serius di Jepang, bukan hanya terkait demografi, tetapi juga identitas dan arah politik negara. Gelombang protes dan meningkatnya dukungan pada partai nasionalis menjadi sinyal bahwa resistensi publik terhadap kebijakan imigrasi masih akan terus menguat. (*)
