LangsungKlik.id – Sejumlah elite partai politik yang tergabung dalam koalisi pendukung pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan pada Minggu (28/12/25). Pertemuan tersebut dihadiri Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, serta Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan. Pertemuan ini disebut membahas agenda politik strategis ke depan dan penguatan soliditas koalisi, di tengah mencuatnya wacana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Dikutip dari CNBC Indonesia, Wakil Ketua Umum AMPI sekaligus politisi Partai Golkar, Arief Rosyid Hasan, mengatakan pertemuan yang berlangsung di kediaman Bahlil Lahadalia itu merupakan bagian dari silaturahmi antar-elite koalisi. Menurutnya, diskusi yang dilakukan menyentuh berbagai isu politik yang akan dihadapi pemerintahan ke depan.
“Silaturahmi dan diskusi untuk memperkuat koalisi serta membahas beberapa agenda politik ke depan,” ujar Arief dalam keterangan tertulis, Senin (29/12/25).
Melalui unggahan di akun Instagram resmi DPP Partai Golkar, pertemuan tersebut juga disebut bertujuan untuk menjaga kekompakan koalisi sekaligus memastikan dukungan penuh terhadap program-program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto agar berjalan optimal.
Pertemuan para pimpinan partai ini berlangsung di tengah menguatnya wacana perubahan mekanisme pemilihan kepala daerah dari pemilihan langsung menjadi pemilihan melalui DPRD. Isu tersebut kembali mencuat setelah Komisi II DPR menyatakan kesiapan untuk membahasnya dalam revisi Undang-Undang Pemilu yang direncanakan mulai dibahas pada 2026.
RUU Pemilu sendiri telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026 dan akan dibahas secara kodifikasi bersama sejumlah rancangan undang-undang politik lainnya. Setidaknya ada dua RUU yang akan digabungkan dalam pembahasan tersebut, yakni RUU Pilkada dan RUU Partai Politik.
Wakil Ketua Komisi II DPR, Zulfikar Arse Sadikin, menegaskan bahwa pihaknya terbuka untuk membicarakan berbagai usulan terkait sistem pemilu, termasuk wacana pilkada melalui DPRD. “Komisi II siap membicarakan hal tersebut dalam penyusunan perubahan UU Pemilu,” ujarnya, sebagaimana dikutip CNBC Indonesia.
Meski demikian, tidak semua partai politik sepakat dengan wacana tersebut. Hingga kini, PDIP dan Partai Demokrat secara terbuka menyatakan penolakan terhadap rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD. Dinamika ini pun membuat agenda pertemuan elite koalisi pemerintahan menjadi sorotan publik, terutama terkait arah kebijakan politik nasional ke depan. (*)
