LangsungKlik.id, Opini – Program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) hadir membawa narasi besar: mendorong kemandirian ekonomi dan menempatkan desa sebagai subjek, bukan lagi sekadar objek pembangunan. Melalui koperasi dan penguatan kawasan ekonomi lokal, gagasan ini tampak progresif. Namun, di balik visi pemanggungan ekonomi tersebut, tersimpan potensi ketimpangan laten dalam implementasinya, terutama terkait skema pembiayaan yang justru menguras Dana Desa.
Penyusutan alokasi Dana Desa akibat terserap program KDMP menjadi pukulan telak bagi pemerintah desa. Ruang fiskal desa yang selama ini menjadi napas utama pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat kian menyempit. Di Jatiroto, misalnya, desa yang biasanya mengelola anggaran hingga Rp 2 miliar, kini harus bertahan dengan angka di kisaran Rp 300 juta.
Padahal, Dana Desa bukanlah sekadar instrumen ekonomi artifisial. Ia adalah tulang punggung pembangunan riil di tingkat akar rumput-mulai dari pengerasan jalan permukiman hingga perbaikan irigasi pertanian. Ketika anggaran tersebut “dipotong di depan” untuk program titipan pusat seperti KDMP, prioritas pembangunan lokal yang krusial jelas terancam timpang.
Oleh karena itu, pemerintah pusat wajib merumuskan formulasi yang lebih jelas sekaligus fleksibel. Fleksibilitas ini menjadi kata kunci agar agenda nasional tidak mendikte atau bahkan membenturkan diri dengan rencana pembangunan yang telah disusun matang oleh pemerintah desa.
Pembangunan Harus Adaptif, Bukan Seragam.
Akar persoalan kebijakan pembangunan di Indonesia sering kali terjebak pada pengabaian realitas sosiologis: keberagaman kondisi antardesa. Tidak ada desa yang benar-benar identik. Ada wilayah yang siap melompat ke modernisasi ekonomi, namun tidak sedikit yang masih terseok-seok memenuhi infrastruktur paling dasar.
Kondisi Jatiroto memotret realitas itu secara gamblang. Banyak desa masih berkutat dengan akses jalan yang rusak, irigasi yang belum memadai, serta keterbatasan pelayanan publik. Memaksakan satu model ekonomi yang seragam di tengah ketimpangan infrastruktur ini justru berisiko melahirkan masalah baru, bukan solusi.
Jika tidak dirancang secara adaptif, KDMP akan menjadi kebijakan yang melompat terlalu jauh dari kesiapan sosial-ekonomi lapangan. Memaksakan satu formula seragam untuk semua desa adalah langkah mundur yang berpotensi memicu kegagalan sistemik di kemudian hari.
Selain desain kebijakan, transparansi pengelolaan KDMP juga memerlukan pengawasan berlapis yang ketat. Keterlibatan aktif masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), hingga lembaga eksternal seperti BPKP mutlak diperlukan. Namun yang lebih fundamental, kebijakan ini harus dikembalikan pada khitah tertinggi kedaulatan desa: Musyawarah Desa (Musdes). Setiap keputusan strategis anggaran harus lahir dari mufakat warga, bukan sekadar kepatuhan terhadap instruksi administratif dari atas.
Menjawab Kebutuhan Akar Rumput
Keberhasilan pembangunan desa tidak boleh hanya diukur dari megahnya serapan anggaran atau kuantitas program yang diluncurkan. Indikator sejatinya adalah sejauh mana program tersebut mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat bawah.
Koperasi desa maupun kawasan ekonomi tidak akan pernah tegak tanpa fondasi yang kokoh. Fondasi itu adalah fasilitas dasar yang berfungsi dengan baik: jalan yang layak, air bersih yang mengalir, pendidikan yang merdeka, dan pelayanan publik yang mudah diakses.
Walhasil, KDMP harus diposisikan sebagai instrumen pelengkap (complementary), bukan pengganti (substitute) prioritas yang sudah ada. Memberikan fleksibilitas pada desa tidak akan melemahkan program pusat, melainkan memastikan kebijakan besar tetap membumi. Jika ego seragam ini tetap dipaksakan, program yang semula digadang-gadang sebagai stimulus kesejahteraan justru akan berbalik menjadi beban baru yang melumpuhkan desa. (Red/*)
