LangsungKlik.id, Jember – Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PC PMII) Jember bersama warga Kecamatan Silo menggelar aksi demonstrasi menolak rencana pembangunan Batalyon Teritorial Pembangunan (Yon TP) di wilayah Silo, Kabupaten Jember, Jumat (18/9/2026). Massa meminta pemerintah memberikan kepastian terkait persoalan lahan yang selama ini dikelola masyarakat.
Aksi tersebut menjadi bagian dari desakan warga dan mahasiswa agar pemerintah daerah menindaklanjuti aspirasi masyarakat Silo. Massa kemudian diterima Bupati Jember Muhammad Fawait bersama Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.
PMII dan Warga Silo Soroti Persoalan Lahan
Aksi mengusung tema “Silo Menggugat: Bebaskan Silo dari Bayang-Bayang Militerisme”. Massa terdiri dari warga Silo dan mahasiswa PMII Jember yang terlebih dahulu berkumpul di kawasan Double Way Universitas Jember sebelum bergerak menuju Gedung DPRD Jember.
Setelah menyampaikan aspirasi di DPRD, massa kemudian melanjutkan aksi ke Kantor Pemkab Jember. Salah satu persoalan yang disoroti adalah rencana pembangunan Yon TP yang dikaitkan dengan lahan yang selama ini dimanfaatkan petani.
Koordinator lapangan aksi, Zulfan Robert Maulana Azzamani, mengatakan pihaknya menagih komitmen yang sebelumnya telah dibahas dalam audiensi bersama pemerintah daerah.
Menurut Zulfan, sebelumnya terdapat kesepakatan agar aktivitas di lahan yang menjadi objek persoalan ditangguhkan sampai ada keputusan dari pihak yang berwenang.
“Karena pada saat hearing, kami mendapatkan kesepakatan bahwasanya, seluruh pergerakan yang ada di lahan Kecamatan Silo itu tidak boleh dilakukan sampai ada keputusan dari pihak tertentu atau yang berwenang,” kata Zulfan.
Massa juga menyoroti pemasangan patok di sejumlah titik lahan yang disebut berkaitan dengan rencana pembangunan batalyon. Pemasangan patok tersebut disebut berlangsung pada Kamis (17/9/2026), sehari sebelum aksi.
Massa Temui Bupati Jember
Di Kantor Pemkab Jember, massa meminta bertemu langsung dengan Bupati Muhammad Fawait. Pertemuan kemudian berlangsung dengan menghadirkan Bupati Fawait dan Ketua DPRD Jember Ahmad Halim.
Dalam pertemuan tersebut, Fawait menyatakan pemerintah kabupaten akan menampung aspirasi masyarakat dan mahasiswa. Namun, dia juga menjelaskan bahwa keputusan mengenai rencana pembangunan tersebut tidak sepenuhnya berada di tangan pemerintah kabupaten.
“Kalau saya disuruh memutuskan, saya tidak punya kewenangan langsung,” kata Fawait.
Fawait kemudian mengusulkan pembentukan tim gabungan yang melibatkan pemerintah daerah, petani, mahasiswa, dan masyarakat. Tim tersebut nantinya akan membawa persoalan yang dipersoalkan warga kepada pihak yang memiliki kewenangan.
Gus Fawait Siapkan Tim Gabungan
Bupati Jember mengatakan pemerintah daerah bersama perwakilan masyarakat dan mahasiswa akan melakukan koordinasi lebih lanjut untuk mencari penyelesaian.
“Kita bersama-sama nanti menghadap kepada yang punya kewenangan. Nanti tunjuk saja perwakilan petani, perwakilan mahasiswa, dan saya bersama Ketua DPRD serta OPD terkait, kita berangkat menghadap untuk mencari solusi bersama,” ujar Fawait.
Pemkab Jember juga menyatakan akan mengakomodasi aspirasi warga terkait persoalan tersebut. Pemerintah daerah selanjutnya akan melakukan koordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan atas lahan dan rencana pembangunan Yon TP.
Fawait juga meminta jajarannya menelusuri informasi mengenai pemasangan patok di wilayah Silo. Pemeriksaan tersebut mencakup tujuan pemasangan patok serta pihak yang memberikan instruksi.
Warga Minta Kepastian Hak Kelola
Persoalan hak kelola lahan menjadi salah satu isu utama yang dibawa dalam aksi. Warga meminta agar keputusan terkait lahan mempertimbangkan kepastian hukum serta keberlanjutan aktivitas pertanian masyarakat.
Perwakilan warga juga menyoroti kawasan di Dusun Pertelon, Desa Silo, yang selama ini menjadi lokasi aktivitas petani. Mereka meminta hak kelola masyarakat yang berkaitan dengan skema perhutanan sosial tetap diperhatikan dalam proses pengambilan keputusan.
Di sisi lain, Pemkab Jember menyatakan akan membawa aspirasi tersebut kepada pemerintah pusat. Langkah itu dilakukan karena pemerintah daerah menyebut kewenangan terkait persoalan tersebut tidak seluruhnya berada di tingkat kabupaten.
Aksi PMII Jember dan warga Silo kemudian berakhir setelah berlangsung dialog dengan pemerintah daerah. Massa menyatakan akan mengawal tindak lanjut pembentukan tim gabungan serta proses koordinasi dengan pihak yang berwenang.
Persoalan rencana pembangunan Yon TP di Silo kini masih menunggu pembahasan lebih lanjut. Pemerintah Kabupaten Jember berencana memfasilitasi komunikasi antara warga, mahasiswa, petani, DPRD, dan pemerintah pusat untuk mencari penyelesaian atas aspirasi yang disampaikan dalam aksi tersebut. (*)
