LangsungKlik.id, Jember – Kabupaten Jember diproyeksikan menjadi salah satu daerah percontohan nasional dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain fokus pada pemenuhan gizi masyarakat, program ini juga dinilai mampu menggerakkan ekonomi daerah dengan perputaran uang yang diperkirakan mencapai Rp4 triliun hingga Rp4,6 triliun per tahun.
Kunjungan Kepala BGN di SPPG Jember
Hal tersebut terungkap saat kunjungan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, yang disambut Bupati Jember Muhammad Fawait di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Cahaya Sholawat Nusantara, Desa Wringinagung, Kecamatan Jombang, Kamis (16/04/2026). Dalam kunjungan tersebut, pemerintah daerah bersama BGN membahas penguatan pelaksanaan program MBG di wilayah Jember.
Potensi Ekonomi Capai Triliunan Rupiah
Bupati Jember yang akrab disapa Gus Fawait menegaskan bahwa program MBG memiliki dampak ekonomi yang jauh lebih luas dibandingkan sekadar intervensi kesehatan. Menurutnya, jika seluruh satuan pelayanan beroperasi secara optimal, maka perputaran ekonomi di Jember dapat mencapai angka triliunan rupiah setiap tahun.
“Perputaran uang dari MBG ini akan mendorong pertumbuhan ekonomi kita, meningkatkan pendapatan daerah, dan yang paling penting adalah membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat,” ujarnya.
Serapan Tenaga Kerja dan Dampak Sosial
Gus Fawait menjelaskan bahwa dampak program ini sudah mulai dirasakan di lapangan. Banyak tenaga kerja terserap dari kelompok masyarakat, termasuk ibu rumah tangga dan warga yang sebelumnya tidak memiliki pekerjaan tetap. Keterlibatan masyarakat lokal dalam rantai pasok MBG juga disebut mampu menekan angka pengangguran sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan.
Ratusan SPPG Sudah Beroperasi
Hingga saat ini, lebih dari 200 unit SPPG telah beroperasi di Kabupaten Jember. Pemerintah daerah bersama satuan tugas terkait terus melakukan pengawalan agar pelaksanaan program berjalan optimal, mengingat skala program yang cukup besar dan kompleks.
BGN Nilai Jember Paling Siap
Kepala BGN Dadan Hindayana memberikan apresiasi terhadap kesiapan Kabupaten Jember yang dinilai progresif, terutama dalam hal pendataan penerima manfaat dan kesiapan kelembagaan. Ia menilai hal tersebut menjadi modal penting untuk menjadikan Jember sebagai role model nasional.
“Jember termasuk daerah yang sangat siap, baik dari sisi data maupun kelembagaan, termasuk pembentukan Satgas percepatan MBG,” ujarnya.
Skema Anggaran dan Distribusi Program
Dadan menjelaskan bahwa program MBG tidak hanya berfungsi sebagai bantuan pangan, tetapi juga sebagai penggerak ekonomi kerakyatan. Sekitar 93 persen anggaran Badan Gizi Nasional akan disalurkan langsung ke unit SPPG di daerah.
Setiap unit SPPG diproyeksikan menerima anggaran sekitar Rp1 miliar per bulan. Dari jumlah tersebut, sekitar 70 persen digunakan untuk pembelian bahan baku dari petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM lokal, 20 persen untuk operasional termasuk tenaga relawan, serta 10 persen untuk pengembalian investasi mitra pembangunan.
Di Kabupaten Jember, ditargetkan akan berdiri 400 unit SPPG. Saat ini, sekitar 207 unit telah beroperasi, dengan aliran dana yang disebut mencapai sekitar Rp207 miliar per bulan ke daerah tersebut.
Pengawasan Program Diperketat
Untuk memastikan kualitas program tetap terjaga, BGN menyiapkan sistem pengawasan berlapis melalui deputi pengawasan, pemantauan, hingga inspektorat. Masyarakat juga dilibatkan dalam pengawasan, salah satunya melalui dokumentasi menu harian.
Dadan menegaskan pihaknya tidak akan ragu mengambil tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran SOP serta meminta dukungan pemerintah daerah dalam proses pengawasan di lapangan.
“Kami akan langsung tindak lanjuti jika ada pelanggaran,” pungkasnya.
Dengan skala program dan dampak ekonomi yang besar, Jember kini tidak hanya menjadi lokasi implementasi, tetapi juga berpeluang menjadi model nasional dalam integrasi program gizi dan penguatan ekonomi berbasis masyarakat. (*)
