Langsungklik.id, PONOROGO – Sikap sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo yang memilih irit bicara hingga terkesan menghindar usai mencuatnya pengembangan kasus hukum Bupati nonaktif Sugiri Sancoko, memantik sorotan keras dari masyarakat sipil.
Gelagat “petak umpet” yang ditunjukkan sejumlah kepala dinas, terutama di lingkup Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan, dinilai bukan sekadar bentuk kehati-hatian, melainkan sinyal adanya persoalan serius di tubuh birokrasi daerah.
Founder Gold Generation Institute, Mohammad Iqbalul Rizal Nadif, menilai kondisi tersebut harus menjadi pintu masuk bagi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memperluas pengusutan hingga ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Ponorogo.
“Fenomena kepala dinas yang saling menghindar dan tertutup ini justru memperkuat dugaan bahwa persoalannya tidak berdiri sendiri. KPK harus mengusut total seluruh OPD di Ponorogo,” tegasnya, Kamis, 21 Mei 2026.
Menurutnya, langkah KPK tidak boleh berhenti pada satu atau dua dinas saja. Ia mendorong pemeriksaan menyeluruh terhadap seluruh lini birokrasi agar praktik korupsi yang diduga mengakar bisa dibongkar secara tuntas tanpa tebang pilih.
Iqbal menyebut kepanikan yang kini muncul di kalangan pejabat daerah menjadi indikator adanya ketakutan struktural di internal pemerintahan.
Jika tidak segera dibersihkan, budaya saling melindungi dan praktik permainan kekuasaan dinilai akan terus menggerogoti birokrasi.
“Kepanikan massal ini menunjukkan ada yang sedang ditutupi. Kalau tidak dibongkar sampai akar, budaya saling sandera kepentingan akan terus hidup dan ASN di bawah akan terus berada dalam tekanan,” lanjutnya.
Ia juga mengingatkan para pejabat publik agar berhenti mempertontonkan sikap defensif dan tertutup kepada publik.
Sebagai aparatur negara, keterbukaan terhadap proses hukum merupakan kewajiban moral sekaligus bentuk tanggung jawab kepada masyarakat.
Gold Generation Institute menilai langkah “bersih-bersih” total di seluruh OPD menjadi jalan penting untuk memulihkan kepercayaan publik yang saat ini dinilai terus merosot akibat rentetan kasus hukum yang menyeret elite pemerintahan daerah.
“Ponorogo membutuhkan reformasi birokrasi yang nyata, bukan sekadar pencitraan. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel hanya bisa lahir jika penegakan hukum dilakukan secara menyeluruh,” pungkasnya.(*)
