LangsungKlik.id, Nasional – Permintaan audit terhadap laporan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) menuai sorotan publik. Langkah ini dinilai mewakili kekhawatiran banyak pihak terkait validitas dan akurasi data BPS yang mencatat pertumbuhan 5,12 persen secara tahunan.
Ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin, menyatakan dukungan terhadap inisiatif audit tersebut. Menurutnya, hasil analisis Celios yang menunjukkan adanya perbedaan antara data BPS dan kondisi riil ekonomi patut diapresiasi. Celios bahkan telah mengirim surat resmi kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk meminta audit data BPS.
Dalam perhitungannya, Wijayanto memperkirakan pertumbuhan ekonomi kuartal II 2025 berada di kisaran 4,6 hingga 4,8 persen, lebih rendah dari klaim BPS. Ia menilai jika data BPS tidak akurat, kebijakan ekonomi berpotensi salah arah. “Berbagai kebijakan penting akan meleset jika didasarkan pada data yang keliru,” ujarnya, Jumat (8/8/2025).
Celios menyoroti sejumlah ketidaksinkronan, termasuk laporan BPS bahwa industri pengolahan tumbuh 5,68 persen, padahal Purchasing Manager’s Index (PMI) mencatat kontraksi. Porsi industri manufaktur terhadap PDB juga menurun dibanding kuartal sebelumnya. Menurut Direktur Eksekutif Celios, Bhima Yudhistira, fenomena ini menunjukkan potensi deindustrialisasi prematur yang harus direspons dengan transparansi data.
Direktur Kebijakan Fiskal Celios, Media Wahyudi Askar, menambahkan bahwa jika ada intervensi dalam penyusunan data, hal itu melanggar prinsip statistik resmi PBB. Data yang dilebih-lebihkan, kata dia, dapat membuat pemerintah salah mengambil keputusan, misalnya menunda stimulus atau subsidi karena menganggap ekonomi stabil.
Pemerintah membantah adanya manipulasi. Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menegaskan tidak ada permainan data. Kepala Kantor Kepresidenan, Hasan Nasbi, menyebut keraguan sebagian ekonom dipicu oleh framing negatif. Ia menegaskan pemerintah selalu menyampaikan data apa adanya, termasuk saat pertumbuhan ekonomi menurun.
Hingga berita ini diturunkan, BPS belum memberikan tanggapan atas permintaan konfirmasi terkait polemik tersebut. (*)
