LangsungKlik.id, Lumajang – Ribuan santri dari berbagai pondok pesantren di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, menggelar aksi damai pada Sabtu (18/10/25) di depan Pendopo Arya Wiraraja. Aksi ini merupakan bentuk protes terhadap tayangan program “Xpose Uncensored” di Trans7 yang dinilai menyesatkan dan merendahkan martabat pesantren, kiai, serta para santri.
Para peserta aksi datang dari sejumlah pesantren besar di Lumajang dengan mengenakan sarung dan membawa spanduk bertuliskan seruan agar stasiun televisi nasional tersebut menghentikan penayangan program yang dinilai tidak menghormati dunia pesantren. Mereka juga menyerukan agar pihak Trans7 segera menyampaikan permintaan maaf secara terbuka kepada masyarakat pesantren di seluruh Indonesia.
Ketua Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Lumajang, KH Muhammad Darwis atau Gus Darwis, menegaskan bahwa tayangan tersebut telah melecehkan nilai-nilai luhur pesantren. “Tradisi tawadhu santri kepada kiai dibingkai seolah bentuk perbudakan. Itu bukan kesalahan teknis, tapi bentuk fitnah yang menghina pesantren,” ujar Gus Darwis.
Ia juga menambahkan bahwa tayangan itu bukan sekadar kritik, melainkan penghinaan terhadap lembaga pendidikan Islam. “Ini bukan hanya soal kritik, tapi sudah penghinaan terhadap kalangan santri, ulama, dan kiai di lingkungan pondok pesantren,” tegasnya.
Koordinator lapangan aksi, Akhwanul Muttaqin, menyampaikan bahwa seluruh peserta hadir dengan kesadaran penuh tanpa paksaan. “Kehadiran kita tidak dipaksa, tapi datang dari hati nurani. Di sini ada PCNU, Banom, dan alumni pesantren se-Lumajang. Kita buktikan, kita tidak sendiri! Kami mohon semua berdiri menyatakan sikap bahwa kita tidak terima. Apa yang dilakukan Trans7 kepada kiai dan pesantren kita tidak bisa diterima!” serunya dalam orasi di hadapan ribuan santri.
Aksi damai ini berlangsung tertib dan mendapat pengamanan dari aparat kepolisian. Bupati Lumajang, Indah Amperawati atau Bunda Indah, turut hadir memberi dukungan moral kepada para santri. Ia menegaskan pemerintah daerah akan selalu berdiri bersama kiai dan santri dalam menjaga kehormatan pesantren.
“Tidak boleh ada lembaga penyiaran yang merendahkan simbol pendidikan agama,” kata Bunda Indah, Bupati Lumajang.
Selain menuntut permintaan maaf, massa juga mendesak Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk melakukan evaluasi terhadap izin siar program yang dianggap menyesatkan publik tersebut. Santri menilai, media seharusnya berperan sebagai sarana edukatif, bukan menyebarkan stigma negatif terhadap lembaga keagamaan.
Aksi solidaritas di Lumajang ini menjadi bagian dari gelombang serupa yang juga digelar di sejumlah daerah lain, termasuk Malang dan Jember. Para santri berharap kejadian ini menjadi pelajaran bagi seluruh media agar lebih sensitif terhadap nilai-nilai pesantren dan tidak menyalahi etika jurnalistik.
Gelombang protes ini menunjukkan bahwa komunitas pesantren kini semakin aktif dalam menjaga martabat dan identitasnya. Mereka berharap, polemik ini bisa berakhir dengan klarifikasi dan langkah nyata dari pihak Trans7, agar hubungan antara media dan pesantren kembali harmonis di masa depan. (*)
