LangsungKlik.id, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) masa khidmat 2026–2031 menggelar rapat perdana bersama lebih dari 500 pimpinan Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU), Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU), dan Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU).
Rapat digelar secara daring sebagai forum konsolidasi awal antara kepengurusan baru PBNU dengan jajaran NU di berbagai daerah di Indonesia maupun luar negeri.
Selain membangun konsolidasi organisasi, pertemuan tersebut menjadi momentum untuk menyosialisasikan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) hasil Muktamar Ke-35 NU di Tambakberas, Jombang.
Rapat dihadiri Rais Aam PBNU KH Miftachul Akhyar, Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin, Katib Aam PBNU Prof. KH Mohammad Nuh, serta dipimpin Sekretaris Jenderal PBNU H. Gudfan Arif Ghofur atau Gus Gudfan.
Konsolidasi untuk Samakan Pemahaman AD/ART
Gus Gudfan menyebut tingginya partisipasi PWNU, PCNU, dan PCINU menunjukkan semangat kebersamaan dalam mengawali masa khidmat kepengurusan PBNU periode 2026–2031.
Menurutnya, konsolidasi diperlukan untuk menyamakan pemahaman mengenai perubahan AD/ART. Hal tersebut dinilai penting karena sekitar 130 kepengurusan NU akan memasuki akhir masa khidmat dalam beberapa bulan mendatang.
“Ini penting sekali agar tidak ada salah tafsir dan tidak ada perdebatan di tingkat PWNU maupun PCNU. Semua harus berpedoman pada AD/ART hasil Muktamar Ke-35,” kata Gus Gudfan.
Sosialisasi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bersama bagi jajaran NU dalam menjalankan mekanisme organisasi, terutama bagi kepengurusan yang akan segera memasuki proses pergantian kepemimpinan.
Mekanisme Pemilihan Ketua Diseragamkan
Katib Aam PBNU Prof. KH Mohammad Nuh menjelaskan, perubahan AD/ART mencakup sejumlah aspek, di antaranya mekanisme pemilihan ketua, kaderisasi, tata kelola kelembagaan, hingga penyelesaian sengketa internal organisasi.
Salah satu perubahan yang menjadi perhatian adalah penyeragaman mekanisme pemilihan ketua di berbagai tingkatan kepengurusan NU, mulai dari PBNU hingga tingkat ranting dan anak ranting.
Pemilihan tetap mengedepankan prinsip musyawarah untuk mufakat. Jika mufakat tidak tercapai, dilakukan penjaringan melalui pemungutan suara untuk mendapatkan paling banyak lima calon yang memenuhi persyaratan.
Tahapan tersebut selanjutnya melibatkan persetujuan Rais terpilih sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam ART NU.
“Jamaah dan jamiyah sama-sama penting. Kita tidak ingin mempertentangkan keduanya. Tata kelola organisasi harus ditata dengan baik agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari,” ujar Mohammad Nuh.
Perubahan AD/ART juga mengatur larangan rangkap jabatan politik bagi Rais Aam dan Ketua Umum PBNU. Keduanya juga tidak diperkenankan mencalonkan diri maupun dicalonkan dalam pemilihan jabatan politik sebagaimana ketentuan dalam ART NU.
Di bidang kelembagaan, PBNU memperkuat pengaturan mengenai aset dan badan usaha. Kaderisasi juga diwajibkan bagi pengurus NU di seluruh tingkatan sebagai bagian dari upaya memperkuat organisasi.
Gus Kikin Dorong NU Kembali ke Khittah
Ketua Umum PBNU KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin mengatakan perubahan AD/ART merupakan bagian dari upaya mengembalikan NU pada semangat awal pendiriannya.
Menurut Gus Kikin, PBNU masa khidmat 2026–2031 akan mengedepankan konsolidasi, rekonsiliasi, serta penguatan khidmat kepada umat dengan menjadikan Qanun Asasi sebagai salah satu rujukan utama dalam menjalankan organisasi.
Ia juga menekankan pentingnya membangun kembali soliditas organisasi agar NU tetap menjadi kekuatan masyarakat sipil yang memberikan manfaat bagi umat, bangsa, dan negara.
“Kita berusaha kembali ke Khittah, kembali ke asal NU didirikan pada 1926,” ujar Gus Kikin.
Rapat perdana PBNU bersama PWNU, PCNU, dan PCINU tersebut menjadi langkah awal untuk menyatukan gerak kepengurusan di berbagai tingkatan.
Melalui sosialisasi perubahan AD/ART, PBNU juga mendorong agar hasil Muktamar Ke-35 NU dapat dipahami dan diterapkan secara seragam oleh seluruh jajaran organisasi. (*)
