LangsungKlik.id, Jakarta – Komisioner Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Dr. KH. Muhammad Nur Hayid atau Gus Hayid, mendorong penguatan standardisasi kompetensi dan sertifikasi profesi bagi dai atau pendakwah. Menurutnya, pesantren dapat menjadi pusat pengembangan kualitas pendakwah melalui pendidikan, pembinaan, hingga pengakuan kompetensi secara profesional.
Hal tersebut disampaikan Gus Hayid saat menjadi pemateri dalam kegiatan Pemetaan Kualitas Lembaga Pendidikan Al-Qur’an (LPQ) di Jakarta, 9–11 November 2026. Ia menilai kemampuan seorang dai tidak cukup hanya bertumpu pada penguasaan ilmu agama, tetapi juga perlu didukung keterampilan komunikasi dan kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Gus Hayid mengungkapkan, dirinya telah menerapkan upaya pembinaan dai melalui Pesantren Skill yang diasuhnya. Lembaga tersebut menjadi salah satu wadah untuk menyiapkan pendakwah melalui proses pendidikan dan pengembangan keterampilan.
“Kebetulan saya ada pesantren dan sudah praktik untuk bagaimana mencetak dai-dai melalui pesantren saya. Nama pesantren saya adalah Pesantren Skill,” kata Gus Hayid.
Pesantren Punya Peran Strategis Mencetak Dai Profesional
Gus Hayid yang juga dikenal sebagai pendakwah di sejumlah televisi nasional dan platform digital itu menilai tantangan dakwah semakin beragam seiring perkembangan teknologi informasi dan perubahan sosial.
Kondisi tersebut menuntut pendakwah memiliki kemampuan menyampaikan pesan keagamaan secara komunikatif, moderat, dan relevan dengan karakter masyarakat. Karena itu, peningkatan kapasitas dai perlu dilakukan secara terarah dan berkelanjutan.
Ia juga menilai standardisasi kompetensi menjadi langkah penting untuk memastikan kemampuan pendakwah dapat diukur berdasarkan kualifikasi tertentu. Sementara itu, sertifikasi profesi dapat menjadi bentuk pengakuan atas kompetensi yang dimiliki seorang dai sesuai standar yang berlaku.
Pengalaman Gus Hayid sebagai alumni program penguatan dai di Mesir turut menjadi salah satu landasan pandangannya mengenai pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang dakwah.
Dalam konteks ini, pesantren dinilai memiliki modal kelembagaan dan keilmuan untuk mengembangkan pusat pembinaan pendakwah. Selain menjalankan fungsi pendidikan agama, pesantren juga dapat memperluas perannya dalam menyiapkan dai yang memiliki kemampuan keilmuan sekaligus keterampilan profesional.
Kemenag Siapkan Grand Design Pendidikan Nonformal
Sejalan dengan penguatan kompetensi pendakwah, Direktorat Jenderal Pesantren tengah menyiapkan grand design regulasi Pendidikan Nonformal (PNF). Rancangan tersebut mencakup pengembangan pendidikan Al-Qur’an, Diniyah Takmiliyah, Kitab Kuning atau Salafiyah, serta penguatan dakwah di lingkungan pesantren.
Penyusunan kebijakan ini dibahas dalam kegiatan Pemetaan Kualitas Lembaga Pendidikan Al-Qur’an yang berlangsung di Jakarta pada 9–11 November 2026. Agenda tersebut diarahkan untuk memetakan kebijakan jangka panjang dalam lima hingga sepuluh tahun mendatang.
Direktur Bina Dakwah Pesantren dan Pendidikan Non Formal, Dr. H. Mahrus, M.Ag., mengatakan regulasi PNF diharapkan dapat menjadi landasan penataan kelembagaan, tata kelola, dan standar mutu pendidikan Al-Qur’an di Indonesia.
“Regulasi ini diharapkan menjadi landasan agar tata kelola PNF lebih tertib, terarah, dan memiliki standar mutu yang merata di seluruh Indonesia,” ujar Mahrus di Jakarta, Rabu (11/11/2026).
Selain pendidikan Al-Qur’an, pengembangan dakwah pesantren juga menjadi bagian dari rancangan tersebut. Salah satu hal yang didorong adalah penguatan metodologi dakwah atau manahijud dakwah, termasuk pemanfaatan media digital agar penyampaian pesan keagamaan semakin sesuai dengan perkembangan masyarakat.
Penyusunan grand design melibatkan akademisi dan praktisi, di antaranya Muhammad Ulinnuha dari Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, mantan Ketua Umum JQHNU Saifullah Ma’shum, serta pengasuh pesantren Al-Qur’an dan sains, Ilyas Marwal.
Kasubdit Pendidikan Al-Qur’an, Aziz Syafiuddin, menambahkan bahwa hasil pemetaan tersebut akan menjadi bahan perumusan kebijakan peningkatan mutu dan profesionalitas pendidik dalam kerangka Pendidikan Nonformal.
Kegiatan ini turut dihadiri jajaran Kementerian Agama pusat dan daerah, pengelola LPQ, perwakilan organisasi kemasyarakatan Islam, serta mitra pendidikan Al-Qur’an, seperti FKPQ, IPPAQI, dan ARTI. Hasil kegiatan diarahkan untuk menghasilkan draf regulasi mengenai kelembagaan dakwah pesantren dan penyelenggaraan Pendidikan Nonformal, termasuk pendidikan Al-Qur’an secara berjenjang. (*)
