LangsungKlik.id, Jakarta – Badan Gizi Nasional (BGN) mengeluarkan 1.653 satuan pendidikan dari daftar penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di seluruh Indonesia.
Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka pemutakhiran data penerima manfaat agar penyaluran program lebih tepat sasaran. Mayoritas satuan pendidikan yang dikeluarkan merupakan sekolah swasta bertaraf internasional, satuan pendidikan yang memiliki kerja sama dengan institusi internasional maupun nasional, serta sekolah yang dinilai sudah memiliki kemampuan finansial secara mandiri.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan pemutakhiran tersebut dilakukan setelah pihaknya melakukan pendataan bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) serta Kementerian Agama (Kemenag).
“Mayoritas dari 1.653 yang kami exclude atau kami keluarkan dari daftar penerima manfaat tadi adalah sekolah-sekolah swasta bertaraf internasional, sekolah atau satuan pendidikan yang bekerja sama dengan institusi internasional maupun nasional dan sekolah-sekolah yang sudah mandiri secara finansialnya, tanpa bergantung pada bantuan operasional sekolah atau dana BOS,” kata Sudaryono, dikutip dari keterangan tertulis, Kamis (10/9/26).
BGN Perbarui Data Penerima MBG
Pendataan yang dilakukan BGN mencakup lebih dari 580.000 satuan pendidikan di Indonesia. Data tersebut meliputi sekolah negeri, madrasah, pondok pesantren, serta satuan pendidikan keagamaan lainnya.
Dari jumlah tersebut, lebih dari 340.000 satuan pendidikan telah mendapatkan layanan MBG. Sementara sekitar 240.000 satuan pendidikan lainnya masih belum menerima program tersebut dan akan menjadi bagian dari tahapan perluasan layanan.
BGN juga menerima banyak permohonan dari satuan pendidikan yang belum mendapatkan layanan MBG. Setiap permohonan akan ditindaklanjuti melalui proses investigasi dan pemetaan sebelum layanan diberikan sesuai tahapan yang ditetapkan.
Pemutakhiran data tersebut dilakukan agar perluasan program tidak hanya mengejar jumlah penerima, tetapi juga mempertimbangkan kondisi dan prioritas masing-masing wilayah.
Wilayah 3T Jadi Prioritas
Setelah melakukan pemutakhiran data, BGN mengarahkan perluasan layanan kepada satuan pendidikan yang dinilai lebih membutuhkan.
Prioritas tersebut mencakup wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah yang memiliki angka stunting tinggi dan sangat tinggi.
Sudaryono menyebut masih terdapat satuan pendidikan di sejumlah wilayah yang belum mendapatkan intervensi MBG. Maluku dan Papua, misalnya, disebut masih memiliki sekitar 15.000 satuan pendidikan yang belum memperoleh layanan program tersebut.
Untuk memperluas jangkauan, BGN akan membuka Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) secara bertahap dan terukur di wilayah yang menjadi prioritas.
Langkah tersebut diharapkan membuat pelaksanaan MBG lebih tepat sasaran, sekaligus memperluas akses program kepada sekolah dan satuan pendidikan yang masih belum terlayani. (*)
