LangsungKlik.id, Surabaya – Ketua Pimpinan Wilayah Gerakan Pemuda Ansor Jawa Timur, Musaffa Safril, menanggapi narasi Partai Amanat Nasional (PAN) yang belakangan memperkenalkan diri sebagai partai yang merangkul kalangan Nahdliyin.
Musaffa menilai kedekatan dengan warga NU tidak cukup ditunjukkan melalui panggung politik maupun pendekatan simbolik. Menurutnya, klaim tersebut harus dibuktikan melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan kader dan masyarakat Nahdliyin.
“Kalau memang PAN serius merangkul Nahdliyin, jangan hanya ketika berada di panggung dan membutuhkan dukungan politik. Lihat bagaimana kader-kader muda NU yang selama ini mengabdi di desa diperlakukan,” ujar Musaffa, Jumat (4/9/26).
Musaffa mengaku menerima laporan dari sejumlah kader Ansor di berbagai daerah yang bekerja dalam program pendampingan desa. Ia menyebut terdapat kader yang mengeluhkan pemindahan atau relokasi tugas ke wilayah lain dengan jarak yang jauh dan alasan yang menurut mereka belum jelas.
“Banyak laporan yang masuk kepada kami. Ada kader yang mengaku dipindahkan ke daerah lain dengan jarak yang sangat jauh tanpa penjelasan yang memadai. Kader-kader ini sudah lama mengabdi mendampingi masyarakat desa. Kalau kemudian dipindahkan secara tiba-tiba, tentu muncul pertanyaan: ada apa?” katanya.
Menurut Musaffa, persoalan tersebut tidak semestinya hanya dilihat sebagai urusan administratif. Ia meminta mekanisme penempatan, pemindahan, dan evaluasi tenaga pendamping desa dilakukan secara transparan sehingga tidak menimbulkan dugaan adanya kepentingan politik.
Sorotan tersebut juga dikaitkan Musaffa dengan posisi Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal yang saat ini dijabat Yandri Susanto, salah satu elite PAN. Karena itu, ia meminta seluruh kebijakan terkait pendamping desa dapat dijelaskan secara terbuka dan profesional.
“Sulit bagi saya untuk selalu berpikir positif ketika banyak kader menyampaikan pengalaman yang sama. Apalagi pucuk pimpinan Kementerian Desa PDT adalah elite politik PAN. Karena itu, semua kebijakan terkait pendamping desa harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan secara profesional,” tegas Musaffa.
Musaffa menilai PAN perlu menunjukkan keberpihakan nyata apabila ingin membangun kedekatan dengan kalangan Nahdliyin. Menurutnya, kader muda NU tidak seharusnya hanya dipandang sebagai kelompok yang potensial memberikan dukungan politik.
“Jangan sampai Nahdliyin hanya dijadikan objek pendekatan ketika membutuhkan suara. Ketika membutuhkan dukungan, disebut saudara; ketika kepentingan politik selesai, kader-kadernya justru dipinggirkan. Ini yang harus dijelaskan,” ujarnya.
Ia juga meminta Kementerian Desa PDT memberikan penjelasan mengenai kebijakan relokasi atau pemindahan tenaga pendamping desa yang dinilai tidak masuk akal oleh sejumlah kader.
“Bagi kami sederhana. Kalau kebijakannya memang murni administratif dan profesional, jelaskan secara terbuka. Kalau memang ada ukuran kinerja, sampaikan ukurannya. Jangan sampai kebijakan publik menimbulkan kesan bahwa ada kepentingan politik di belakangnya,” tegasnya.
Sementara itu, narasi mengenai upaya PAN mendekati kalangan Nahdliyin sebelumnya terlihat dalam sejumlah momentum politik dan kegiatan publik. Salah satunya saat Muktamar ke-35 NU di Tambakberas, Jombang, ketika sejumlah elite PAN hadir di sekitar arena muktamar dan mendirikan ruang publik bertajuk “Teras de’PAN”.
Pendekatan tersebut kemudian kembali menjadi sorotan setelah Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan memperkenalkan PAN sebagai “Partai Anak Nahdliyin” dalam peringatan HUT ke-28 PAN di Halaman Stadion Kanjuruhan, Malang, Sabtu (29/8/26).
Musaffa menilai kedekatan dengan Nahdliyin semestinya tidak berhenti pada slogan atau simbol politik. Ia menegaskan bahwa penghargaan terhadap kader dan pengabdian mereka di masyarakat menjadi bagian penting untuk membuktikan keseriusan tersebut.
“Nahdliyin bukan pasar suara. Kader muda NU bukan properti politik yang bisa dirayu ketika dibutuhkan. Kalau PAN benar-benar ingin menjadi rumah bagi Nahdliyin, buktikan dengan kebijakan yang adil,” kata Musaffa.
