LangsungKlik.id, Jakarta – Pembagian masyarakat berdasarkan desil 1 hingga 10 ramai dibahas setelah Badan Pusat Statistik (BPS) menjelaskan bagaimana posisi kesejahteraan keluarga ditentukan melalui Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Penjelasan tersebut penting karena desil digunakan sebagai salah satu dasar pemerintah dalam menentukan sasaran berbagai program.
BPS menegaskan, desil bukan ukuran mutlak untuk menentukan seseorang miskin, kaya, atau berapa jumlah penghasilan yang dimiliki. Desil menunjukkan posisi relatif suatu keluarga dibandingkan keluarga lainnya berdasarkan berbagai karakteristik sosial dan ekonomi.
Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, desil 1 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling rendah, sedangkan desil 10 merupakan kelompok dengan tingkat kesejahteraan relatif paling tinggi.
“Karena itu, angka desil perlu dipahami sebagai gambaran posisi relatif dalam pemeringkatan kesejahteraan, bukan sebagai ukuran tunggal kondisi ekonomi suatu keluarga,” kata Amalia dalam keterangannya, dikutip Sabtu (22/8/2026).
Desil Bukan Sekadar Berdasarkan Gaji
Banyak masyarakat mungkin menganggap posisi desil ditentukan berdasarkan penghasilan. Namun, BPS menjelaskan bahwa penentuannya jauh lebih kompleks.
Penentuan desil tidak hanya melihat penghasilan, kepemilikan satu jenis barang, daya listrik, maupun pekerjaan seseorang.
Sejumlah karakteristik sosial ekonomi diperhitungkan secara bersama-sama. Di antaranya kondisi tempat tinggal, sumber air minum, bahan bakar dan energi untuk memasak, kepemilikan aset, daya serta konsumsi listrik, komposisi keluarga, pendidikan, pekerjaan, kesehatan, hingga kondisi disabilitas.
Dengan demikian, dua keluarga yang memiliki pendapatan yang relatif sama belum tentu berada dalam desil yang sama.
Begitu pula keluarga yang berada pada desil yang sama tidak otomatis memiliki pendapatan, pengeluaran, atau kondisi sosial ekonomi yang identik.
BPS Gunakan Metode Statistik PMT
Dalam menentukan pemeringkatan tersebut, BPS menggunakan metode statistik Proxy Means Test (PMT).
Metode ini digunakan untuk memperkirakan tingkat kesejahteraan keluarga berdasarkan berbagai karakteristik yang dapat diamati. Pendekatan tersebut juga digunakan secara internasional, terutama ketika informasi mengenai pendapatan atau konsumsi rumah tangga sulit diperoleh atau diverifikasi secara lengkap.
Karena menggunakan banyak indikator, perubahan satu kondisi saja tidak otomatis membuat posisi desil seseorang berubah.
Misalnya, perubahan daya listrik atau kepemilikan suatu barang tidak serta-merta membuat keluarga berpindah dari satu desil ke desil lainnya. Seluruh karakteristik akan dipertimbangkan secara bersama-sama dalam proses pemeringkatan.
Desil Bukan Daftar Penerima Bansos
BPS juga menegaskan bahwa desil bukan merupakan daftar penerima bantuan sosial atau program pemerintah.
Data desil digunakan kementerian dan lembaga sebagai salah satu dasar untuk menentukan sasaran atau prioritas program sesuai tujuan dan ketentuan masing-masing program.
“Desil bukan daftar penerima suatu program dan penggunaannya selalu perlu dibaca dalam konteks program yang bersangkutan,” tegas Amalia.
Artinya, berada di desil tertentu tidak secara otomatis berarti seseorang pasti mendapatkan atau kehilangan suatu bantuan. Kebijakan penerima program tetap mengikuti persyaratan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk masing-masing program.
Posisi Desil Bisa Berubah
Posisi desil sebuah keluarga juga tidak bersifat permanen. Perubahan kondisi sosial ekonomi dan perubahan posisi keluarga dibandingkan keluarga lainnya dapat memengaruhi hasil pemeringkatan.
Karena itu, pemerintah terus melakukan pemutakhiran DTSEN agar data yang digunakan semakin sesuai dengan kondisi masyarakat terkini.
Pemutakhiran dilakukan dengan memanfaatkan berbagai sumber, termasuk data administrasi, sensus dan survei, pembaruan dari kementerian/lembaga serta pemerintah daerah, pengecekan lapangan atau ground check, dan informasi yang disampaikan masyarakat melalui kanal resmi.
DTSEN Mencakup Hampir 96 Juta Keluarga
BPS mencatat, per 10 Juli 2026, DTSEN Versi 3 Tahun 2026 telah mencakup 290,13 juta record individu dan 95,98 juta record keluarga.
Data tersebut terus diperbarui untuk meningkatkan akurasi informasi sosial ekonomi masyarakat.
Bagi masyarakat yang menemukan data dirinya atau keluarganya belum sesuai dengan kondisi sebenarnya, tersedia mekanisme untuk mengajukan pembaruan.
Masyarakat dapat memanfaatkan kanal Cek Bansos, aplikasi terkait, SIKS-NG melalui operator desa atau kelurahan, serta Cek DTSEN yang disediakan BPS.
Namun, pengajuan pembaruan data tidak berarti posisi desil akan berubah secara otomatis. Informasi yang diberikan akan menjadi bagian dari proses pemutakhiran dan penghitungan kembali berdasarkan data serta metode yang berlaku.
DTSEN Jadi Acuan Pemerintah
DTSEN dibangun dengan mengintegrasikan sejumlah basis data sebelumnya, termasuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), dan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek).
Data tersebut kemudian diperkaya dengan berbagai data administrasi dan disinkronkan dengan data kependudukan yang dikelola Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri.
Pemanfaatan DTSEN diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025, sementara BPS bertugas menyusun dan mengelola data tersebut dengan dukungan sumber data dari kementerian dan lembaga terkait.
Dengan penjelasan BPS ini, masyarakat perlu memahami bahwa desil 1-10 merupakan pemeringkatan kesejahteraan relatif, bukan label kaya atau miskin dan bukan pula penentu tunggal penerima bantuan. Posisi setiap keluarga dapat berubah mengikuti kondisi sosial ekonomi dan pembaruan data yang dilakukan pemerintah. (*)
