LangsungKlik.id, Madiun – Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Madiun, Jawa Timur, membuka layanan pengaduan bagi masyarakat yang ingin melakukan sanggahan atau perubahan data desil karena dinilai belum sesuai dengan kondisi sebenarnya.
Kepala BPS Kota Madiun Abdul Azis mengatakan warga dapat datang langsung ke kantor BPS untuk mengajukan sanggahan. Petugas akan membantu masyarakat mengisi formulir pemutakhiran data yang diperlukan.
“Bagi warga Kota Madiun yang ingin melakukan sanggahan dan perubahan data desil karena dinilai kurang tepat, maka bisa datang langsung ke kantor BPS. Nanti akan dibantu petugas untuk mengisi sejumlah formulir pemutakhiran data untuk sanggahan tersebut,” ujar Abdul Azis, Kamis, (3/9/26).
Menurutnya, rata-rata sekitar 10 kepala keluarga datang setiap hari untuk mengurus sanggahan data desil. Sebagian warga menilai desil yang ditetapkan pemerintah belum menggambarkan kondisi ekonomi mereka yang masih terbatas.
Masyarakat juga dapat melakukan pengecekan data desil melalui kanal Cek Bansos Kementerian Sosial, aplikasi SIKS-NG, maupun meminta bantuan operator desa atau kelurahan untuk mengetahui data dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Jika melalui Dinsos atau kantor kelurahan, di situ ada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG). Nanti akan ada petugas juga yang membantu untuk pengisian informasi terbaru,” katanya.
Abdul Azis menjelaskan, desil tidak dapat dimaknai secara sederhana sebagai penentu seseorang tergolong kaya atau miskin. Desil merupakan pengelompokan statistik berdasarkan karakteristik sosial ekonomi keluarga.
Data tersebut juga terus diperbarui secara berkala. Karena itu, kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mengalami perubahan dapat menjadi bagian dari proses pemutakhiran data.
“Jadi intinya, masyarakat yang merasa kondisi atau data desilnya belum sesuai dengan keadaan sebenarnya, memiliki kesempatan untuk mengajukan perbaikan data melalui kanal yang telah disediakan,” katanya.
Sementara itu, Admin SIKS-NG Kelurahan Kejuron Kiki Indraswari mengatakan proses pembaruan data saat ini membutuhkan informasi yang lebih rinci. Warga tidak hanya diminta memberikan data dasar, tetapi juga informasi mengenai kondisi ekonomi keluarga.
“Sekarang pembaruan datanya memang lebih detail. Tidak hanya data dasar, tapi juga ada pengeluaran untuk makan, listrik, pengeluaran lainnya, sampai kondisi tempat tinggal. Jadi memang cukup banyak yang harus diisi,” kata Kiki.
Kondisi tersebut membuat sebagian warga lanjut usia maupun masyarakat yang tidak terbiasa menggunakan teknologi membutuhkan pendampingan saat melakukan pembaruan data.
Untuk membantu masyarakat, kelurahan menyediakan layanan pendampingan. Bahkan, bagi warga lansia yang membutuhkan bantuan di rumah, kelurahan dapat berkoordinasi dengan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM).
“Kami siap melayani di kelurahan. Kemarin ada hingga enam KK yang mengurus pembaruan desil. Pokoknya kami siap membantu masyarakat,” ujar Kiki.
BPS mengimbau masyarakat yang merasa data desilnya belum sesuai dengan kondisi terkini untuk memanfaatkan kanal pengaduan dan pembaruan yang tersedia. Pemutakhiran data diharapkan dapat membuat informasi sosial ekonomi masyarakat semakin sesuai dengan kondisi sebenarnya. (*)
