LangsungKlik.id, Nasional – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa pengawasan menjadi kunci utama dalam menjaga tata kelola negara modern. Ia menekankan, tanpa adanya pengawasan, kekuasaan berpotensi besar melahirkan praktik korupsi.
Hal itu disampaikan Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR, Jumat (15/8/2025). Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan pemahaman sejarah bahwa kekuasaan yang absolut pasti membawa pada korupsi absolut.
“Kita paham sejarah umat manusia. Jika ada kekuasaan yang tidak diawasi, maka kekuasaan akan menjadi korup. Kekuasaan yang absolut akan menjadi korup secara absolut,” ujar Prabowo di hadapan anggota MPR, DPR, dan DPD.
Korupsi Masih Jadi Masalah Utama
Prabowo mengakui korupsi masih menjadi persoalan utama di Indonesia. Menurutnya, perilaku koruptif tidak hanya terjadi di level tinggi, tetapi merata di setiap jenjang birokrasi, lembaga negara, hingga badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD).
“Kita paham bahwa korupsi adalah masalah besar di bangsa kita. Perilaku korupsi ada di setiap eselon birokrasi kita, ada di setiap institusi dan organisasi pemerintahan, perilaku korup ada di BUMN kita, ada di BUMD kita. Ini bukan fakta yang harus kita tutupi,” tegasnya.
Penyelewengan di Pemerintahan
Selama 299 hari menjabat sebagai Presiden, Prabowo mengaku semakin memahami besarnya tantangan yang dihadapi bangsa, termasuk adanya penyelewengan di lingkup pemerintahan.
“Setelah 299 hari saya memimpin pemerintahan eksekutif saya semakin mengetahui berapa besar tantangan kita, berapa besar penyelewengan yang ada di lingkungan pemerintahan kita. Hal ini tidak baik, tapi harus saya laporkan kepada para wakil-wakil rakyat Indonesia,” ungkapnya.
Pidato tersebut menegaskan sikap Prabowo yang ingin secara terbuka mengakui tantangan korupsi di Indonesia. Ia menekankan pentingnya kesadaran bersama untuk memperkuat pengawasan dan menutup celah penyalahgunaan wewenang di seluruh lini pemerintahan. (*)
