LangsungKlik.id, Opini – Ramadan selalu datang sebagai pengingat. Ia mengajarkan pengendalian, kepekaan, dan kesediaan untuk menahan diri. Di bulan ini, orang-orang belajar mengatur ulang kebiasaan paling dasar: makan. Ironisnya, justru di bulan yang menuntut kepekaan itulah, negara memilih bersikap paling kaku.
Aku menonton sebuah berita tentang Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tetap dijalankan selama Ramadan dengan sejumlah skema penyesuaian. Waktunya digeser. Makanannya boleh dibawa pulang. Semua dikemas seolah-olah ini bentuk kebijakan yang responsif. Padahal yang terjadi lebih jujur disebut sebagai upaya mempertahankan program apa pun risikonya, agar mesin anggaran tetap berputar.
Karena mari jujur: Ramadan bukan soal teknis distribusi, melainkan perubahan total pola hidup. Anak-anak berpuasa. Sekolah bukan lagi ruang makan. Rumah kembali menjadi pusat berbuka. Dalam situasi seperti ini, kebijakan yang masih memaksakan paket makanan dari negara bukan sedang menjawab kebutuhan, melainkan menolak membaca realitas sosial.
Masalahnya tidak berhenti di situ. Menu MBG selama Ramadan justru didominasi makanan kering, asin, instan, dan ultra-proses—telur asin, abon, makanan kemasan. Ini bukan perdebatan selera. Ini ironi kebijakan. Program yang mengusung nama “bergizi” justru mengandalkan asupan tinggi natrium, pengawet, dan gula tersembunyi. Jika ini dianggap upaya perbaikan gizi, maka standar kebijakannya patut dipertanyakan sejak hulu.
Penyesuaian waktu tidak pernah memperbaiki substansi. Memberi makan untuk dibuka di rumah tidak otomatis membuatnya relevan. Fakta di lapangan mudah ditebak: makanan tidak dimakan, tersimpan tanpa kepastian, atau berakhir di tempat sampah. Di titik ini, MBG tidak lagi bicara tentang gizi, melainkan sekadar ritual administratif agar laporan tetap rapi.
Dan di sinilah persoalan paling telanjang. Anggaran MBG sangat besar, sementara potensi pemborosan selama Ramadan diketahui sejak awal. Ketika risiko ini tidak dijadikan alasan untuk menghentikan atau mengalihkan skema, maka pemborosan itu bukan kecelakaan. Ia adalah konsekuensi dari keputusan yang sadar, tetapi menolak berubah.
Negara tampak lebih takut menghentikan program daripada menghadapi kenyataan bahwa tidak semua kebijakan harus berjalan setiap waktu. Evaluasi diperlakukan sebagai ancaman, bukan kewajiban. Padahal, berhenti sejenak di bulan Ramadan justru bisa menjadi bukti bahwa kebijakan masih memiliki nurani dan akal sehat.
Alternatifnya bukan tidak ada. Pangan lokal, jajanan pasar, dapur komunitas, atau penguatan gizi berbasis keluarga jauh lebih selaras dengan budaya puasa. Lebih segar. Lebih masuk akal. Lebih kecil risikonya terbuang. Namun semua itu menuntut satu hal yang tampaknya jarang dimiliki pembuat kebijakan: keberanian mengubah desain, bukan sekadar jam distribusi.
Badan Gizi Nasional memastikan MBG tetap berjalan. Pernyataan itu terdengar tegas, tapi sekaligus membuka pertanyaan mendasar: apakah keberhasilan kebijakan diukur dari keberlanjutan administrasi, atau dari dampak nyata bagi anak-anak? Jika makanan tidak dimakan, gizi tidak tercapai, dan anggaran tetap habis, maka yang berjalan sesungguhnya bukan program, melainkan formalitas.
Ramadan seharusnya menjadi momen refleksi. Namun dalam MBG, ia justru diperlakukan sebagai gangguan kecil yang cukup disiasati secara teknis. Di titik inilah kebijakan kehilangan makna moralnya. Negara dihadapkan pada dua pilihan: memperbaiki substansi, atau mempertahankan ilusi keberhasilan.
Jika yang dikejar hanyalah yang kedua, maka jangan heran bila yang lahir bukan generasi sehat, melainkan generasi yang dibesarkan oleh kebijakan yang rajin dalam berjalan, tetapi malas berpikir. (Anonim/*)
